Question

Pada masa demokrasi terpimpin ,pemerintah membatasi adanya dua hak yaitu

Answer 1

During the guided democracy system was followed in Indonesia until 1966. It was mainly to bring in the political stability among the country. The main rules that were limited are:

• No heed was given to the advice of cabinet by National Council.

• The mismanagement and corruption to get the second seat against domination.

Answer 2

Demokrasi Terpimpin adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia dari tahun 1957 hingga Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Itu adalah gagasan Presiden Sukarno, dan merupakan upaya untuk mewujudkan stabilitas politik. Sukarno menilai sistem parlementer yang diterapkan pada masa demokrasi liberal tidak efektif karena situasi politik Indonesia yang memecah belah saat itu. Sebaliknya, ia mencari sistem yang didasarkan pada sistem musyawarah dan mufakat desa tradisional, yang dilakukan di bawah bimbingan para tetua desa. Dengan diperkenalkannya sistem ini, Indonesia kembali ke sistem presidensial dan Soekarno kembali menjadi kepala pemerintahan

Explanation:

• Demokrasi Terpimpin adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia dari tahun 1957 hingga Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Itu adalah gagasan Presiden Sukarno, dan merupakan upaya untuk mewujudkan stabilitas politik. Sukarno menilai sistem parlementer yang diterapkan pada masa demokrasi liberal tidak efektif karena situasi politik Indonesia yang memecah belah saat itu.
• Sebaliknya, ia mencari sistem yang didasarkan pada sistem musyawarah dan mufakat desa tradisional, yang dilakukan di bawah bimbingan para tetua desa. Dengan diperkenalkannya sistem ini, Indonesia kembali ke sistem presidensial dan Soekarno kembali menjadi kepala pemerintahan.
• Pada 21 Februari 1957, Sukarno merinci rencananya. Sukarno menunjukkan bahwa di tingkat desa, pertanyaan penting diputuskan melalui musyawarah yang panjang untuk mencapai mufakat. Model pengambilan keputusan ini, katanya, lebih cocok dengan sifat Indonesia daripada sistem pemungutan suara gaya Barat. Sementara musyawarah di tingkat lokal dipandu oleh para tetua desa, Sukarno berharap presiden akan membimbing mereka di tingkat nasional.
• Intinya adalah kabinet 'gotong royong' dari partai-partai besar yang dinasehati oleh Dewan Nasional dari kelompok-kelompok fungsional, sementara badan legislatif tidak akan dihapuskan. Sukarno berpendapat bahwa di bawah sistem ini, konsensus nasional dapat diekspresikan dengan sendirinya di bawah arahan presiden.
• Dewan Nasional dibentuk dengan undang-undang darurat pada Mei 1957. Dewan itu diketuai oleh Sukarno, dengan Ruslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya. Pada pengukuhannya pada 12 Juli lalu, ia memiliki 42 anggota yang mewakili kelompok-kelompok seperti petani, buruh dan perempuan, serta berbagai agama. Keputusan dicapai dengan konsensus daripada melalui pemungutan suara. Sebagai badan nonpolitik yang berbasis kelompok fungsional, dimaksudkan sebagai penyeimbang sistem politik. Kabinet tidak diwajibkan untuk mengindahkan saran yang diberikan oleh Dewan Nasional, tetapi dalam prakteknya jarang sekali diabaikan.  
• Sementara itu, angkatan bersenjata berusaha meningkatkan peran politiknya dengan membentuk kelompok fungsional mereka sendiri. Nasution mulai mencoba merayu kelompok fungsional partai pada Juni 1957, dan berhasil menyatukan banyak organisasi veteran di bawah kendali militer. Ia juga menggunakan darurat militer untuk menangkap beberapa politisi atas tuduhan korupsi, sementara komandan militer daerah membatasi kegiatan partai, khususnya PKI, yang markas besarnya di Jakarta diserang pada Juli.

To many more

With whom would you associate the concept of 'Guided Democracy ...

https://brainly.in/question/15786105